Indramayu,Sinyalpena.com – Setelah viral dan menjadi tranding topik di medsos, pemandangan di SPBU 34.452.15 di Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Jawa Barat tidak lagi dipenuhi pembeli BBM solar yang membawa derijen. Dugaan kecurangan yang melibatkan oknum pegawai di SPBU Desa Limbangan dengan 'pembeli' BBM jenis solar kini sudah tidak lagi berjalan.
Terbukti, mulai hari ini, Jumat (20/12) di SPBU Limbangan tampak sudah bersih dari pembelian solar yang membawa derigen.
Pantauan Sinyalpena.com dilapangan, sejak pagi pemandangan ratusan derijen yang sebelumnya (biasanya) berjejer di mesin selter SPBU jenis solar, kini tak lagi terlihat. Bahkan, jasa pengangkutan untuk membawa derigen berisi solar, tak satu orangpun terlihat.
Hebatnya, di SPBU tersebut juga tampak lancar untuk pengisian BBM jenis solar dan tidak pernah menolak konsumen dengan alasan kehabisan stok.
Lurah Desa Limbangan, Karim mengaku gembira karena warganya yang mayoritas petani dan nelayan kini tak lagi mengeluhkan tidak bisa membeli solar akibat kehabisan stok di SPBU Desa Limbangan.
Menurutnya, sekarang pembelian di SPBU 34.452.15 Desa Limbangan lancar dan tidak ada hambatan karena stok BBM jenis solar aman.
"Tadi jam 10 an barusan saya baru beli solar, alhamdulillah langsung dilayani, tidak antri dan stoknya aman. Padahal kemarin jam 9 pagi saja sudah habis. Saya lihat tadi tidak ada derijen yang menumpuk untuk diisi solar,"kata Lurah Karim kepada Intijayakoran.com, Jumat (20/12) dirumahnya.
Lurah Karim mengaku lega, karena sekarang warganya tidak lagi mengeluh dan kesulitan membeli solar. Biasanya, jika stok di SPBU Limbangan habis, warganya terpaksa membeli solar ke pengepul didesanya dengan selisih harga yang cukup besar. "Kalau beli di SPBU 30 liter harganya Rp 204.000, sedangkan beli diluar Rp 215 untuk 27 liter. Sekitar Rp 35.000 selisihnya untuk pembelian 30 liter,"terang Lurah Karim.
Karim mengaku bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya kembali ketersediaan solar bersubsidi, khususnya untuk para wartawan yang telah mengkritik positif dan memberitakan terkait ketersediaan dan distribusi solar bersubsidi yang sering kehabisan stok di SPBU Limbangan. "Terimakasih wartawan,"ucap Lurah Karim.
Dirinya juga menghimbau agar warganya yang selama ini terlibat dan bekerja dalam kecurangan distrubusi solar bersubsidi agar beralih ke pekerjaan lain yang tidak berbenturan dengan hukum.
Tokoh masyarakat Desa Lombang, Abdul Ghoni (53) mengaku gembira dengan adanya kabar baik terkait tertibnya pengelolaan BBM jenis solar di SPBU Desa Limbangan yang sudah bersih dari kecurangan pembelian derijen yang merugikan rakyat kecil terutama para nelayan dan petani disekitar wilayah dua desa yakni Desa Lombang dan Limbangan.
Namun Ghoni mendesak agar pihak kepolisian tetap menyelediki dan memproses kecurangan dan keterlibatan petugas atau oknum karyawan SPBU Limbangan yang terlibat dalam distribusi ilegal dan kecurangan solar bersubsidi.
"Jangan sampai masyarakat kembali dirugikan akibat ulah segelintir orang yang memperkaya diri sendiri, namun membuat penderitaan rakyat kecil. Kami juga berharap agar pihak berwajib sering melakukan monitoring di SPBU Limbangan agar tidak lagi terjadi kehabisan stok solar akibat kecurangan distrubusi solar ilegal bersubsidi yang diduga kuat melibatkan oknum pegawai SPBU Limbangan. Sebaiknya SPBU Limbangan ini ditutup saja dan ijinnya dicabut, karena meresahkan dan sudah curang,"tegas Ghoni.
Ghoni mengaku prihatin dengan seringnya kehabisan stok BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Desa Limbangan, karena hal itu sangat merugikan rakyat kecil khusunya para nelayan dan petani Desa Lombang dan Limbangan. "Demi bela rakyat dan negara, saya siap tampil didepan, saya tidak akan diam until membongkar kecurangan pendistribusian solar subsidi yang diduga melibatkan okknum pegawai SPBU. Ini jelas Pungli, apalagi ada pengakuan mendapat sogokan 2000 perderigen. Jika minimal 200 derigen perhari, maka mendapat uang Pungli sebesar Rp 12 Juta perbulan atau Rp 144 juta pertahun. Ini layak diproses dan ditindaklanjuti. Yang namanya Pungli, apapun dalihnya yah Pungli dan kategorinya perbuatan yang melanggar hukum,"tegas Abdul Ghoni yang juga aktif di LSM KPK Nusantara Kecamatan Juntinyuat.
Ditambahkan Ghoni, akibat adanya kecurangan distribusi solar bersubsidi yang melibatkan oknum pegawai SPBU, sebelumnya sejumlah supir angkutan umum, supir elf dan nelayan kecil disana seringkali tidak bisa membeli solar bersubsidi untuk kepentingan melaut akibat kehabisan stok.
Usut punya usut, ternyata biang kerok dari langkahnya (sering habisnya) BBM jenis solar akibat adanya dugaan kecurangan pihak SPBU dengan oknum yang memanfaatkan barcode milik nelayan kecil Desa Lombang dan Limbangan untuk mendapat solar bersubsidi. "Biarkan APH yang turun tangan, kami berharap kecurangan distribusi solar bersubsidi distop agar masyarakat dapat membeli BBM solar bersubsudi.
Sementara itu, seperti diberitakan Intijayakoran.com sebelumnya, Pengawas SPBU 34.452.15 Desa Limbangan, Carim yang ditemui wartawan koran ini, kemarin (19/12) membenarkan bahwa di SBPU Desa Limbangan setiap hari kehabisan stok solar bersubsidi. Menurutnya, setiap hari paling lama jam 2 siang (14.00 WIB) stok solar ludes terjual, atau persisnya 5-7 jam dari mulai diisi tangki jam 5 pagi kiriman dari pertamina.
Carim yang mengaku sebagai wartawan media nasional dan juga pengawas SPBU Limbangan menjelaskan, pengiriman BBM jenis solar dari pertamina ke SPBU yang rata-rata sebanyak 12 ton atau 12.000 liter perhari. Caranya, hari pertama pengiriman 8 ton dan hari kedua 16 ton.
"Makanya untuk mensiasati agar para nelayan dapat membeli solar bersubsidi khususnya yang punya barcode yang dikeluarkan dinas terkait dan disetujui BPH Migas, agar para nelayan pagi-pagi jam 8 datang untuk membeli solar bersubsudi. Kami sudah woro-woro memberi tahu nelayan setempat (Desa Lombang dan Limbangan) agar datang pagi membeli solar bersubsidi karena selalu kehabisan stok jika sudah siang hari,"jelas Carim.
Saat disinggung terkait adanya kecurangan dalam distribusi solar bersubsidi untuk para nelayan, pihaknya mengaku tidak tahu. Patokannya, jika ada barcode maka para operator wajib mengisi derigen yang dibawah nelayan. Jika tidak diisi, pihaknya salah dan melanggar aturan.
"Terkait adanya kabar pemberian dari nelayan ke operator Rp 2000 perderigen, itu bukan Pungli melainkan adat ketimuran. Analoginya, saya pesan pasir 1 truk, begitu datang supir truk tadi saya kasih sebungkus rokok, itu bukan Pungli pak" tegas Carim bernada tinggi dan terkesan arogan.
Menurut Carim, dalam sehari sedikitnya 200 derigen yang diisi dari operatornya. "Aja ngitung aose bae sedina olih 400 (jangan menghitung untungnya aja sehari dapat 400, red), terkadang operator juga rugi karena salah pengembalian uang ke pembeli,"tutup Carim yang selalu mengaku dirinya wartawan media nasional, namun saat ditanya Kartu Pers (ID Card), Carim menjawab tidak dibawah dan tertinggal dirumah.
ws
