Cianjur,Sinyalpena.com – Konferensi Wilayah PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Barat menuai penolakan dari beberapa peserta penuh. Sabtu (27/07)
Mereka memprotes pemilihan Ketua PW ISNU Jawa Barat yang berlangsung di Ponpes Al Ittihad Cianjur dinilai cacat prosedur.
Ketua PC ISNU Kota Cirebon, Eko Yudi Yanto menjelaskan bahwa konferwil semalam tidak sehat.
Sebab dilakukan dengan cepat dan menutup ruang demokrasi.
“ Saya bukan karena apa, tapi karena prosesnya yang dianggap dan dinilai oleh sahabat-sahabat sekalian tidak fair dan tidak terbuka.
Maka dari itu kami berupaya menyampaikan apa yang kita temukan di lapangan, hasil dari kemarin tentunya, agar kita sampaikan ke Pimpinan pusat, setidaknya menjadi pertimbangan. “ jelasnya.
Eko menilai bahwa Konferwil tersebut inkonstitusional, pasalnya masa berlaku SK PW ISNU Jawa Barat telah habis sejak September 2023.
“ Di PD PRT jelas dijabarkan, kalo habis masa berlaku sknya maka di karteker, lah ini molor hampir satu tahun. Tiba tiba ada undangan konferwil, itupun tidak langsung dari pengurus PW melainkan dari Kemenag.”jelasnya.
Senada dengan Eko, Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon Zaenudin menuturkan Konferwil terkesan banyak melewatkan sesuatu yang substansial.
“ Rekomendasi pemikiran sahabat-sahabat PC dilewatkan dalam pembahasan dan tidal diplenokan. Tampak sekali pengkondisian yang terstruktur yang melibatkan keterwakilan pengurus PP ISNU.” tuturnya.
Sementara Ketua PC ISNU Indramayu, Taufiq Zaenal Mustofa menyayangkan sikap Ketua PW ISNU Jabar yang terkesan intimidatif dan menutup ruang demokrasi.
“ Kami diancam di karteker oleh Ketua PW ISNU, padahal SK kami masih berlaku sampai Januari 2025. Hanya karena isu hanya mau maju menjadi calon ketua pw. “ ujarnya.
Padahal kami PC ISNU Indramayu paling produktif menyelenggarakan konsolidasi organisasi.
(Red)
