Indramayu,Sinyalpena.com – Masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlangsung, Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, masih ada sisa waktu 7 Hari lagi bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
Acep Sugianto, S.Pd sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat mengatakan “penyampaian materi, metode dan larangan kampanye bagi peserta Pemilu harus mengacu pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
Materi kampanye berupa; [1]. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden, [2].Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/ kota dan, [3]. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
Sedangkan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta diantaranya, (1). Pertemuan terbatas, (2). Pertemuan tatap muka, (3). Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, (4). Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, (5) Media Sosial, (6). Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, (7). Rapat umum, (8). Debat pasangan calon tentang materi kampanye, (9). Pemilu pasangan calon, dan (10). Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Terang Acep Sugianto.
Ada sepuluh Larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye serta ada 11 yang dilarang diikutsertakan dalam pelaksanaan kampanye, diantaranya;
[1]. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, [2]. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, [3]. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, [4]. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, [5]. Mengganggu ketertiban umum, [6] Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain, [7]. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu, [8]. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, [9]. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan [10]. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
Dan sebelas larangan yang tidak boleh di ikut sertakan, yaitu (1). Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, (2). Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, (3). Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, (4). Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, (5). Aparatur Sipil Negara, (6). Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (7). Kepala desa, (8). Perangkat desa, (9). Anggota badan permusyawaratan desa, (10). Dan Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.“ Imbuhnya
Yahya, Selaku Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Mengatakan “dalam melakukan pengawasan Kami mengacu pada Pasal 4 ayat 4 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana melalui: Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan; Penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan.
Pengawasan secara langsung; Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu; Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.“
“Kami telah melakukan pengawasan tahapan kampanye dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 selama 68 hari yang sudah berjalan dan masih ada sisa 7 Hari untuk melakukan kampanye, sebanyak 29 kegiatan kampanye dengan berbagai metode yang dilakukan oleh peserta pemilu.
Metode pertemuan tatap muka 5 kali kampanye Metode Pertemuan terbatas 1 kali kampanye Metode kegiatan lainnya 22 Kali Kampanye Metode Penyebaran Bahan Kampanye 1 kali Penyebaran BK Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye 400 titik APK Untuk metode rapat umum sesuai SK KPU yang bertempat di Lapangan Bola Suryanegara Bulak Lor belum ada satupun peserta pemilu melakukannya.” Ungkap Yahya, S.TP
"Panwaslu Kecamatan Jatibarang memberikan imbauan terhadap setiap peserta pemilu yang akan melakukan kampanye baik secara lisan maupun secara tertulis mengenai aturan-aturan yang di perbolehkan ataupun dilarang dalam melakukan kampanye supaya peserta melakukan kampanye sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bagi peserta pemilu yang melakukan dugaan pelanggaran kampanye diberikan saran perbaikan supaya berkampanye sesuai dengan aturan.
"Peserta pemilu yang masih melakukan pelanggaran setelah diberikan saran perbaikan maka dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran kampanye baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran undang-undang lainnya.
Dalam penanganan pelanggaran kami sudah merekomendasikan kepada jajaran Satpol Pol PP Kecamatan Jatibarang terhadap Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak terpasang pada zonasi atau terpasang pada zonasi terlarang.
Terhadap APK yang melanggar tersebut sudah di tertibkan oleh Sat Pol PP sebanyak 233 APK". Ungkap Mukti, S.Pd Selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Jatibarang.
(Red)
