Indramayu | sinyalpena.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu menggelar Seminar Demokrasi Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Membangun Demokrasi di Indramayu, di Auditorium Unwir Indramayu, Rabu (16/11/2022).
Seminar tersebut mengangkat tema "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pesisir Indramayu Dalam Kancah Perpolitikan Daerah Untuk Berperan Aktif Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045".
Narasumber yang dihadirkan dalam seminar demokrasi tersebut seperti Wakil Dekan FISIP Unwir Iman Soleh, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hilal Hilmawan, Anggota DPRD Indramayu Abdul Rochman dan Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Unwir Indramayu Didik Himmawan.
Dikatakan Wakil Dekan FISIP Unwir Indramayu Iman Soleh, dinamika partisipasi politik secara umum di Indonesia sudah membaik, langkah konsolidasi politik penting dilakukan terlebih pesta demokrasi akan berlangsung pada 2024 mendatang.
Menurutnya, partisipasi politik masyarakat pesisir di Kabupaten Indramayu yang menjadi perhatian publik meski dalam kondisi yang membaik, namun upaya peningkatan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang konkret dari pemangku kepentingan dalam menyikapi kemajuan pesat proses pembangunan daerah di pesisir Pantau Utara (Pantura).
“Pada intinya bagaimana upaya partisipasi politik masyarakat pesisir di Indramayu dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pandangan aspirasi guna meningkat kesejahteraannya. Dengan melihat dinamika politik di Pantura saat ini keberadaan Pelabuhan Patimban di Subang yang berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat Pantura di Indramayu dapat menarik tingkat kenaikan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.
Dengan demikian upaya yang dilakukan nantinya merupakan sebuah gambaran umum bagiamana menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah guna dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan wajah perpolitikan di daerah Indramayu yang lebih demokratis.
Sementara itu pemaparan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hilal Hilmawan menerangkan, meski indeks partisipasi politik masyarakat pesisir mengalami trend yang positif, tetapi budaya politik masih belum dinyatakan baik dan berpengaruh terhadap kurangnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam agenda politik.
Sehingga harapan Hilal, perlu adanya peranan dari sejumlah pihak untuk meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat pesisir dengan memberikan pencerahan maupun pemenuhan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Indramayu dan Cirebon adalah bagian dari Jawa Barat maka harus pro kepada Pantura, bagiamana permasalahan masyarakat bisa diatasi bersama untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat nelayan dalam menuju demokrasi yang lebih baik," terangnya.
Hal sama dikatakan Anggota DPRD Indramayu Abdul Rochman, bahwa masih dinyatakannya angka partisipasi masyarakat pesisir yang rendah jika dikaji disebabkan oleh beberapa faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu yang rendah meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Indikator pendidikan ini yang memang sangat sulit karena lama sekolah kita hanya 5,9 Tahun dan masih menjadi persoalan meski anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan ini begitu besar. Membaik memang kalau dari sisi kesehatan usia kematian ibu dan bayi sudah membaik di Kabupaten Indramayu, kita ini kategorinya sudah 75 Tahun lama usianya. Kemudian dari sisi daya beli tidak begitu repot seperti pendidikan mungkin inflasi kita di bawah kita, jauh di atas nasional karena mungkin ada beberapa faktor termasuk ketahanan pangan dan adanya pahlawan devisa,” paparnya.
Selanjutnya dari suplai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Indramayu selayaknya perlu ada penambahan untuk bagaimana proses pembangunan daerah berjalan dengan baik termasuk pengerjaan infrastruktur bisa menyeluruh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat salah satunya masyarakat pesisir.
“Selanjutnya dari sisi keperluan APBN kita sangat membutuhkan bagaimana mengorientasi kan APBD Indramayu bisa memiliki manfaat untuk masyarakat dan bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Dengan demikian, pekerjaan berat Bupati Indramayu Nina Agustina dalam rangka menyejahterakan perlu di dukung dan disukseskan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Indramayu Tahun 2021 hingga 2026. Maka upaya peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam keikutsertaan pesta demokrasi bisa meningkat.
“Sehingga perlu adanya komitmen bersama dari Bupati Indramayu dan jajarannya di bawah melalui RPJMD 2021 hingga 2026 ini mendesain dari mulai masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya ini menuju visi Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat). Sehingga untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat nelayan perlu ada peningkatan dalam budaya politik demokratis yang dimana indikator IPM,” ujarnya. (Sai)
