Indramayu |Sinyalpena.com - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) gelar Halaqoh Nasional. Kegiatan ini terkait pelibatan penyuluh agama, da'i, dan da'iyah untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Bertempat di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pertemuan dilangsungkan secara hybrid pada Kamis (6/10/2022).
Pelibatan penyuluh agama tersebut dimaksudkan karena penyuluh agama memiliki peran yang strategi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui khutbah, ceramah serta taushiyah keagamaan, para penyuluh dapat menyampaikan pentingnya pencegahan stunting sebagai suatu aksi nyata bersama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas serta Kepala BKKBN RI sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat Hasto Wardoyo serta Ketua Kelompok Kerja Penyuluh dari 12 provinsi prioritas.
Dalam sambutannya Ma’ruf Amin menyatakan, satu windu kedepan kita akan memperoleh bonus demografi dimana penduduk usia produktif berjumlah dua kali lipat dibanding usia non produktif. Namun ditengah peluang tersebut, kita masih dibayangi tantangan. Hasil studi status gizi di indonesia 2021 mencatat, satu dari empat balita Indonesia mengalami stunting.
Stunting juga berpotensi mendatangkan dampak yang berlipat karena mengganggu perkembangan otak anak dan mengancam raihan produktifitasnya ketika dewasa kelak.
“Artinya stunting bukan sekedar isu kesehatan melainkan juga problem kemanusiaan bahkan dapat menghambat perkenomian dan masa depan pembangunan negara,” ungkap Wapres.
Wapres Ma’ruf Amin menambahkan, saat ini pemerintah secara agresif telah mengambil langkah penanganan stunting untuk mencapai target stunting 14% pada tahun 2024. Namun hal itu memerlukan kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja kolaborasi termasuk partisipasi aktif dari penyuluh agama, da’i dan da’iyah.
“Pemerintah terus berusaha untuk menekan angka stunting,” tambahnya.
Selain dihadiri peserta secara langsung di Istana Wakil Presiden RI, acara ini juga diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu sendiri turut mengikuti kegiatan halaqoh nasional secara daring yang diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.
Di tempat terpisah, Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar menyampaikan, pihaknya akan terus membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menurunkan angka stunting. Dimana sinergi yang sudah terbangun saat ini salah satunya dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pengadilan Agama (PA) untuk mencegah pernikahan dini pada calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun.
“Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab stunting karena disebabkan oleh kurang siapnya pengetahuan yang dimiliki pasangan calon pengantin di bawah umur mengenai asupan gizi yang cukup semasa kehamilan serta tentang pola asuh yang benar,” ujarnya.
Bupati Nina berharap, dengan dilibatkannya penyuluh agama, da'i, dan da'iyah dalam upaya untuk menurunkan stunting menjadi sebuah kekuatan baru dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan stunting. Diharapkan hal ini dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu dan dapat terbebas dari stunting (Zero Stunting) di tahun 2023 sesuai dengan target Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar Zero New Stunting 2023.
“Semoga hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar dalam menurunkan angka stunting. Masyarakat bebas stunting adalah modal membangun Indramayu Bermartabat,” harapnya. (ws)
