Indramayu | sinyalpena.com – Komitmen Bupati Indramayu, Nina Agustina dalam upaya memberantas maling uang rakyat atau korupsi tak main-main.
Tak ada kompromi, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus maling uang rakyat diproses hukum. Beberapa diantaranya sudah divonis.
Hal itu terjadi karena Nina tak mau disebut sebagai pemimpin yang berusaha melindungi anak buahnya atas tindakan merugikan keuangan negara tersebut.
Sepanjang tahun 2022 ini saja, setidaknya ada enam ASN yang terseret dalam pusaran kasus maling uang rakyat. Mereka terlibat dalam tiga kasus berbeda.
Pertama, kasus maling uang rakyat pengadaan masker Covid-19. Dalam kasus ini, dua ASN terlibat dan telah divonis masing-masing 5 tahun enam bulan.
Keduanya yakni DD, mantan pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, dan CY selaku Plt. Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu.
Lalu kasus yang menyeret mantan Camat Sukra, AM. Ia divonis satu tahun penjara atas kasus maling uang rakyat pada kegiatan bantuan sosial (bansos)
Terbaru yakni penetapan status tersangka terhadap tiga ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu
Ketiganya yakni berinisal A, N dan TH. Mereka ditengarai terlibat dalam kasus maling uang rakyat pada kegiatan makan dan minum santri yang juga melibatkan seorang swasta berinisial EN.
Menanggapi serangkaian kasus tersebut, Bupati Indramayu, Nina Agustina, menyatakan akan terus mendukung aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di pemerintahan yang ia pimpin.
Alasannya, kata Nina, tindakan korupsi menjadi salah satu penghambat pembangunan daerah serta sumber kesengsaraan masyarakat.
"Berulang kali saya tegaskan, jangan coba-coba korupsi. Seluruh ASN saya harap bekerja dengan baik dan benar, sesuai aturan dan perundangan yang berlaku," tegas Nina, Minggu, 9 Oktober 2022.
Pada bagian lain Nina berharap, serangkaian kasus maling uang rakyat diatas, menjadi kasus terakhir selama ia memimpin Indramayu.
Oleh karenanya Nina akan terus mengawal dan mengawasi komitmen serta integritas pegawaianya agar tidak terseret dalam pusaran korupsi.
Peringatan Nina juga tidak hanya untuk ASN, sebab pihak lain yang terlibat, dalam hal ini swasta, menurut Nina harus ikut bertanggung jawab jika terlibat kasus maling uang rakyat.
"Kalau diingatkan sudah, ditegur juga sudah, lalu diberi sanki sudah, tiba-tiba ketahuan korupsi, ya bukan salah saya kalau kemudian kasusnya diproses hukum. Saya tidak mau melindungi ASN yang nakal. Tapi jangan juga saya disebut 'tega' sama ASN. Jadi ayo lawan korupsi untuk membangun Indramayu bermartabat," ujar Nina. (Sai)