Indramayu // sinyalpena.com — Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Indramayu Suwenda mengikuti bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) yang membahas pencegahan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan memperkuat fungsi dan pengawasan secara virtual.
Bincang pencegahan korupsi di lingkungan BUMD yang diselenggarakan StranasPK juga dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu Iing Kuswara serta Analis Kebijakan Bagian Perekonomian Setda Indramayu Dartiyah, di Ruang Indramayu Command Center (ICC), Kamis (8/9/2022).
Dalam penyampaiannya Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pendirian BUMN dan BUMD salah satunya bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara atau daerah serta untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengurus dari perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keberlangsungan perusahaan.
“Pendirian perusahaan memiliki tujuan untuk mendorong perekenomian serta meningkatkan PAD, oleh karena itu tanggung jawab yang besar dimiliki oleh pengurus guna berjalannya perusahaan,” katanya.
Alexander Marwata menambahkan, dari hasil pemetaan yang dilakukan KPK masih ditemukan berbagai persoalan yang memiliki pengaruh terhadap kesehatan dari BUMN dan BUMD. Beberapa diantaranya adalah jumlah kewajiban lebih tinggi dari jumlah kekayaan yang dimiliki serta jumlah dewan pengawas atau komisaris yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah direksi.
“Masih terdapat persoalan yang ditemukan dan mempengaruhi kesehatan perusahaan BUMD,” tambahnya.
Dipaparkan Alexander, berdasarkan data yang dimiliki KPK pada periode 2004 sampai Maret 2021 dari sejumlah kasus yang ditangani, tercatat 8,2% berasal dari kalangan BUMD dimana hal tersebut tercermin dari kondisi kesehatan BUMD yang selaras dengan perkara yang ditangani KPK yang melibatkan jajaran dari BUMD.
Sehingga ungkapnya, kepala daerah diharapkan dapat memetakan kondisi dari masing masing BUMD dan dapat meningkatkan fungsi serta pengawasan terutama dalam melakukan pemilihan tenaga yang kompeten untuk mengelola BUMD sebagai salah satu bentuk tindakan pencegahan korupsi.
Senada dengan hal tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk membenahi segala kekurangan yang ditemukan selama ini dimana kelanjutan dari kegiatan ini adalah adanya peran dari BPKP dan KPK yang secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap BUMD dan membantu dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan.
“Diselenggarakannya acara ini sebagai momentum kita untuk berbenah dan memaksimalkan manfaat dari kehadiran BUMD,” pintanya.
Sementara itu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang juga sekaligus Koordinator Pelaksana StranasPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat beberapa program pembenahan ke depan diantaranya adalah optimalisasi aset yang dimiliki oleh BUMD untuk otonomi daerah, perusahaan yang belum memiliki satuan pengawasan harus segera dibuat satuan pengawasannya, serta jumlah komisaris yang ada tidak boleh lebih banyak dari jumlah direksi.
“Ke depan kita akan laksanakan program pembenahan untuk BUMD,” paparnya.
Hal serupa diungkapkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni. Agus menyatakan, lembaga yang dinaunginya merupakan pembina penyelenggaraan pemerintah daerah yang salah satunya adalah membina BUMD. Dengan dukungan StranasPK bersama dengan kepala daerah akan bekerja sama serta berupaya memaksimalkan pengelolaan BUMD.
“Kemendagri bersama dengan berbagai pihak akan berusaha untuk memaksimalkan BUMD melalui penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD,” ungkap Agus.
Selanjutnya Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Indramayu Suwenda menyatakan, Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung terselenggaranya acara ini sehingga BUMD dapat di optimalisasi kinerjanya sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal pada daerah serta upaya pencegahan korupsi dapat terfokus dan terarah.
“Kami sangat mendukung adanya kegiatan ini, karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak program yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal,” ujarnya. (Sai)
