Indramayu // sinyalpena.com — Munculnya dugaan kebocoran keuangan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja ( BPR KR) Kabupaten Indramayu sudah mulai mengancam jalannya sistem simpan pinjam disana. Selain sering offline, di BPR KR ini juga untuk sementara waktu tidak melayani kredit. Disini, hanya prioritas melayani kredit Kwarcil program Pemkab Indramayu. Tragisnya, dikabarkan jika perusahaan berplat merah itu sudah mulai menggunakan sistem ‘daftar tunggu’ bagi yang mengambil simpanan deposito di BPR KR Indramayu.
Hal ini sudah membuktikan tidak sehatnya BPR KR Indramayu dan sekaligus kondisinya terancam gulung tikar. Nasib BPR KR sekarang benar-benar diujung tanduk. Dalam beberapa pekan kebelakang, sistem transaksi keuangan di BPR-KR juga sering terganggu akibat offline sehingga menghambat transaksi disana. Selain itu tak biasanya, perusahaan berplat merah itu tetlihat sepi.
Informasi yang diterima dari orang dalam menyebutkan, untuk sementara pihak BPR KR fokus pada prioritas penarikan tagihan yang macet, untuk pengembalian simpanan bagi nasabah, termasuk simpanan deposito. Namun, untuk penarikan simpanan deposito sedikit terhambat, karena harus mengajukan daftar tunggu dulu melalui petugas di Customer Service (CS) .
“Sekarang mah, untuk mengambil tabungan harus daftar dulu di CS, termasuk pengembilan tagihan apapun. Kalau dulu, kalau kita mau ngambil atau menagih pembayaran apapun, bisa langsung ke kasir, sekarang mah harus mengajukan dulu ke CS, istilahnya daftar tunggu,” terang sejumlah sumber yang identitasnya minta dirahasiakan.
Selidik punya selidik, terganggunya BPR KR ini berawal saat tim OJK melaporkan keuangan bermasalah di BPR KR kepada Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina, SH.MH.C.R.A .
Saat munculnya laporan bermasalah, sehari kemudian Dirut BPR H. Sugiyanto dikabarkan mengundurkan diri dan kini diganti, Plt, H. Bambang hingga sekarang. Parahnya, semua Dewan Pengawas juga dikabarkan mengikuti jejak Dirut, mengundurkan diri.
Munculnya masalah keuangan di BPR KR tersebut diduga telah terjadi kebocoran keuangan akibat kredit macet, hal ini akibat adanya dugaan KKN dan jor jorannya dalam memberikan pinjaman kepada sejumlah nasabah.
Selain itu, ada manipulasi data dalam pos pengajuan kredit sehingga rawan kebocoran aset di BPR KR Indramayu.Hasil penulusuran terungkap, nilai kebocoran itu sangat fantastis berkisar Rp 150 Miliar. Dikabarkan, dugaan bocornya aset BPR KR Kabupaten Indramayu itu sudah masuk meja Bupati Indramayu sebagai pemilik modal dan sudah menjadi target orang nomor satu di kota mangga untuk diaudit dari tim Inspektorat Indramayu dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
Informasi yang diterima, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil audit terhadap Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja (KR) Kabupaten Indramayu.
Hasilnya, OJK menemukan adanya solvabalitas (ketidakmampuan pengembalian utang dari debitur) dan kurang sehatnya tata kelola keuangan sampai pada tingkat rendah, berdasarkan rasio KPPM Bank sebesar 10,84 persen.
Kondisi itu akibat terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh perorangan dan korporasi termasuk para kontraktor dan pejabat ASN. Salah satu kontraktor yang macet berinisial K yang tercatat hutang lebih dari 2 milyar dan oknum pejabat berinisial H yang tercatat kredit macet 500 juta lebih. Jika dikumpulkan, jumlahnya tidak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp.150 Miliar.
Laporan OJK perihal tersebut diterima Bupati Indramayu, Nina Agustina. Secara rinci Bupati Nina bahkan membaca keseluruhan laporan OJK yang diterimanya.
Merespon laporan OJK tersebut, Bupati Nina lalu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Debitur Bermasalah dan Penyelamatan Aset pada Perumda BPR KR Indramayu.
Satgas yang diketuai Sekda Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo melibatkan unsur dari OPD dan Kejaksaan Negeri Indramayu.Kini dikabarkan, Satgas sudah mulai jalan melakukan penyelematan uang rakyat dan uang negara.
“Pemkab harus mengambil langkah cepat untuk memulihkan kesehatan BPR KR. Sebab yang dikelola itu uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjwabkan juga kepada rakyat,” tandas Nina, Jumat (26/8) kemarin.
Sekadar informasi, pada pertengahan Agustus 2022 lalu OJK menerbitkan risalah atas hasil audit terhadap BPR KR Indramayu.
Beberapa catatan penting diterbitkan OJK. Catatan yang paling krusial yakni soal adanya kredit macet dengan nilai cukup besar, mendekati angka Rp150 miliar.
Atas seluruh catatan, BPR KR Indramayu pun berstatus BDPI (Bank Dalam Pengawasan Intensif). Pemberian status BDPI menyusul belum terealisasinya penyelesaian pengembalian sampai Juni 2022 lalu.
Seperti yang diberitakan media sinyalpena.com sebelumnya, terjadinya kebocoran aset BPR KR ini sebagian besar terjadi pada pos kredit macet. Salah satu contoh yang terjadi di BPR KR Cikedung yang ditemukan sedikitnya 2 Miliar kredit macet total sejak Mei 2021.
Gilanya, kredit macet yang mencapai angka 2 Miliar disana hanya menimpa 4 orang debitur yakni, HC, HN, WD dan SO yang semuanya tercatat sebagai warga Desa Telukagung Kecamatan Indramayu untuk usaha pabrik kertas.
Ini terjadi akibat lemahnya pengawasan kredit dan jor-jorannya dalam pemberian pinjaman kredit, serta tak terkontrolnya sistem pengajuan kredit karena kental KKN dan bebasnya manuver individu karyawan. Apalagi, belakangan dikabarkan semua unsur Dewan Pengawas BPR KR dikabarkan mengundurkan diri sehingga lemah dalam pengawasan.
Selain itu diduga kuat adanya kongkalikong dalam mencairkan kredit.
Munculnya pinjaman yang bernilai miliaran itu diduga tidak prosedural, selain itu diduga ada unsur KKN antara debitur dan Kepala Cabangnya. Misal di BPR Cikedung, disana terungkap petugas yang berinisial HB yang notabenenya saat itu sebagai Kacab dan nasabah tersebut masih ada kaitan keluarga bahkan tetangganya sendiri.
Salah satu nasabah HN (40) warga Desa Telukagung Kecamatan Indramayu kepada wartawan mengakui bahwa dirinya mempunyai pinjaman di BPR KR Cikedung senilai 1 Miliar lebih, proses pinjaman itu terjadi saat HB menjadi kepala cabang BPR Cikedung.
Menurutnya, bukan hanya dirinya yang mempunyai pinjaman di BPR Cikedung ada juga tetangga lainya termasuk Ibunya sendiri HC sekitar Rp 600 juta.
” Saya juga aneh, saya merasa tidak punya hutang pinjaman di BPR KR Cikedung, kok malah muncul tagihan bahwa saya punya kredit 200 juta. Saya nggak merasa hutang, silahkan selusuri siapa yang menerima dan makan uang kredit itu, saya yakin pegawai disana tahu”tambah nasabah lainnya, WD yang sempat kebingungan dengan munculnya tagihan pinjaman dari petugas BPR KR Cikedung dirumahnya.
Menurutnya, Dia tidak punya hutang, karena hanya dipakai nama oleh orang lain.
Kepala Cabang BPR KR Cikedung, Haji Erni yang ditemui wartawan dikantornya mengakui ada kredit macet senilai 2 milyaran yang menimpa pada debitur warga Desa Telukagung Kecamatan Indramayu. Namun pihaknya membantah jika dalam proses pencairan itu ada unsur KKN. Menurutnya, dalam proses pengajuan pinjaman tersebut sudah prosuderal dan sesuai mekanisme aturan yang ada.
“Untuk masalah kreditur Wardoyo, memang benar dia punya hutang pinjaman Rp.200 juta dan kondisinya macet total. Saya punya bukti otentik jika Wardoyo punya hutang kredit di Cikedung, bukti sudah kami laporkan dan sudah dikirim ke BPR KR pusat Indramayu. Adapun, tambah Erni, jika jaminannya menggunakan milik orang lain, kami juga sudah prosudural memanggil orang (red-nama) yang jadi jaminan untuk tanda tangan saat pencairan yakni HC, yang belakangan dikabarkan sudah meninggal dunia.
Sementara itu, Plt Dirut BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu, H. Bambang hingga berita ini diturunkan tetap masih bungkam dan belum bisa berkomentar. Yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan kebocoran keuangan di BPR KR akibat kredit macet. Begitupun saat dihubungi lewat seluler pribadinya, Minggu (28/8) mereka tidak menjawab. Namun belakangan diketahui, bahwa H. Bambang dikabarkan dalam kondisi sakit. (Sai)
